Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tersendat
Akibat Keluarga Bupati Jadi Broker Proyek
Pembangunan di Kabupaten Pesawaran semakin tidak terpola. Proses pelaksanaan pembangunan yang seharusnya transparan kian jauh dari harapan. Sejumlah pengerjaan bangunan seringkali terlihat asal jadi. Kualitas pembangunan menjadi nomor dua karena tingginya nilai setoran proyek yang berlaku dikabupaten pecahan Lampung Selatan.
Kondisi ini jelas merugikan masyarakat, harus merasakan fasilitas asal jadi, jauh dari spek yang seharusnya dipasang. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa adanya hubungan harmonis antara Pemda Pesawaran dengan sindikat Proyek.
Ironisnya sindikat proyek itu, berada ditangan anak mantu Bupati Pesawaran bernama Firman PS dan Istrinya. Firman memang tidak sendirian, mantu Bupati Pesawaran Junaidi Jaya ini juga dibantu kampium proyek Lampung bernama Muang yang juga memfasilitasi sejumlah proyek di Kabupaten baru ini.
Rumah Firman dijalan Nusa Indah kawasan Pahoman kerap kali didatangi sejumlah rekanan untuk mengambil jatah proyek setelah terjadi ‘deal’ dengan anak bupati Pesawaran tersebut.
Bukan hanya itu, Firman PS dituding berbagai pihak rajin memasukkan honorer di lingkungan Pemda Pesawaran dengan nominal 20 juta perorang. Terlepas benar dan tidaknya sumber onlineRM terkadang menyaksikan komplain beberapa calon tenaga honorer yang merasa kecewa karena tidak terakomodir.
Prilaku anak Bupati yang seringkali mengecewakan rakyat sekaligus memanfaatkan jabatan ayahnya ini disayangkan banyak fihak. Bagaimana daerah Pesawaran bisa maju jika pengelolaan pembangunannya berada diketiak anak mantu Pejabat Bupati Junaidi Jaya.
Kabupaten Pesawaran sebagai kabupaten yang baru berumur 2 tahun, menjadi surga para pejabatnya untuk menjual ‘kekacauan’ administrasi bagi keuntungan pribadi.
Sebagaimana terjadi pada kasus Perizinan Raklamasi Pantai di Mutun. Proses perizinan hanya terjadi diwarung kopi, sehingga adminiastrasinya kacau balau.
Satu minggu lalu, persoalan izin reklamasi ini mengemuka oleh Darul Qutni dan beberapa anggota DPRD yang baru saja dilantik. Karena ternyata izin reklamasi pantai hanya 1 hektar diatas kertas sementara dilapangan telah terjadi penggelembungan pengerjaan reklamasi menjadi 10 hektar.
Kebobrokan lain di terjadi dilingkungan Dinas Pendidikan Pesawaran, sebagaimana kejadian pemotongan dana bantuan siswa murni (BSM) oleh oknum Diknas dan Kacabdin yang dikoordinir oleh oknum Dinas pendidikan Kabupaten.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Komptras Pesawaran Windri Sulistio. Perlu pengawasan menyeluruh untuk semua proyek dan pembangunan di Kabupaten Pesawaran.
“Kami sedih, dikabupaten baru seharusnya semua melangkah dengan kebersamaan membangun dengan niatan yang baik, bukan untuk berlomba-lomba memperkaya diri,” keluh Windri Sulistio
Amanat alokasi dana pendidikan disalurkan dengan baik acapkali hanya menjadi lipservice pemanis bibir saja, faktanya tingkat penyelewengan dana di Kabupaten ini sangat besar.
Heri Ch Burmelli, Lampung
Akibat Keluarga Bupati Jadi Broker Proyek
Pembangunan di Kabupaten Pesawaran semakin tidak terpola. Proses pelaksanaan pembangunan yang seharusnya transparan kian jauh dari harapan. Sejumlah pengerjaan bangunan seringkali terlihat asal jadi. Kualitas pembangunan menjadi nomor dua karena tingginya nilai setoran proyek yang berlaku dikabupaten pecahan Lampung Selatan.
Kondisi ini jelas merugikan masyarakat, harus merasakan fasilitas asal jadi, jauh dari spek yang seharusnya dipasang. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa adanya hubungan harmonis antara Pemda Pesawaran dengan sindikat Proyek.
Ironisnya sindikat proyek itu, berada ditangan anak mantu Bupati Pesawaran bernama Firman PS dan Istrinya. Firman memang tidak sendirian, mantu Bupati Pesawaran Junaidi Jaya ini juga dibantu kampium proyek Lampung bernama Muang yang juga memfasilitasi sejumlah proyek di Kabupaten baru ini.
Rumah Firman dijalan Nusa Indah kawasan Pahoman kerap kali didatangi sejumlah rekanan untuk mengambil jatah proyek setelah terjadi ‘deal’ dengan anak bupati Pesawaran tersebut.
Bukan hanya itu, Firman PS dituding berbagai pihak rajin memasukkan honorer di lingkungan Pemda Pesawaran dengan nominal 20 juta perorang. Terlepas benar dan tidaknya sumber onlineRM terkadang menyaksikan komplain beberapa calon tenaga honorer yang merasa kecewa karena tidak terakomodir.
Prilaku anak Bupati yang seringkali mengecewakan rakyat sekaligus memanfaatkan jabatan ayahnya ini disayangkan banyak fihak. Bagaimana daerah Pesawaran bisa maju jika pengelolaan pembangunannya berada diketiak anak mantu Pejabat Bupati Junaidi Jaya.
Kabupaten Pesawaran sebagai kabupaten yang baru berumur 2 tahun, menjadi surga para pejabatnya untuk menjual ‘kekacauan’ administrasi bagi keuntungan pribadi.
Sebagaimana terjadi pada kasus Perizinan Raklamasi Pantai di Mutun. Proses perizinan hanya terjadi diwarung kopi, sehingga adminiastrasinya kacau balau.
Satu minggu lalu, persoalan izin reklamasi ini mengemuka oleh Darul Qutni dan beberapa anggota DPRD yang baru saja dilantik. Karena ternyata izin reklamasi pantai hanya 1 hektar diatas kertas sementara dilapangan telah terjadi penggelembungan pengerjaan reklamasi menjadi 10 hektar.
Kebobrokan lain di terjadi dilingkungan Dinas Pendidikan Pesawaran, sebagaimana kejadian pemotongan dana bantuan siswa murni (BSM) oleh oknum Diknas dan Kacabdin yang dikoordinir oleh oknum Dinas pendidikan Kabupaten.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Komptras Pesawaran Windri Sulistio. Perlu pengawasan menyeluruh untuk semua proyek dan pembangunan di Kabupaten Pesawaran.
“Kami sedih, dikabupaten baru seharusnya semua melangkah dengan kebersamaan membangun dengan niatan yang baik, bukan untuk berlomba-lomba memperkaya diri,” keluh Windri Sulistio
Amanat alokasi dana pendidikan disalurkan dengan baik acapkali hanya menjadi lipservice pemanis bibir saja, faktanya tingkat penyelewengan dana di Kabupaten ini sangat besar.
