ketua Gerakan Nasional Jembatan Jawa Sumatera sedang diwawancaea media ... mendorong terealisasinya jembatan pulau jawa dan sumatera

AGENDA TAHUNAN

SOSIALISASI ‘STIKER’ JEMBATAN JAWA SUMATERA

Kebutuhan adanya pelayanan Jembatan Jawa-Sumatera (Jatra) sudah sangat mendesak. Apalagi gangguan jalur penyeberangan Selat Sunda melalui ferry dan kapal cepat sangat rentan terhadap cuaca. Banyak hal yang menyebabkannya, satu diantaranya gelombang laut yang kerap tinggi, demikian juga angin serta arus kencang yang selalu datang seirama dengan fenomena alam. Fakta lain yang tak terbantahkan, adalah tingginya aktifitas dan frekwensi perdagangan antar dua pulau paling padat di Nusantara ini. Kedua Pelabuhan, Bakauheni dan Merak tidak akan mampu maksimal melayani kebutuhan akan sarana transportasi yang memadai selaras dengan kebutuhan zaman yang kian membutuhkan pelayanan cepat, murah dan aman.

Dalam situasi seperti ini, rakyat sebagai pengguna jasa transportasi pada jalur pelabuhan tersebut adalah pihak yang sangat dirugikan. Posisi tawar pengguna jasa, seolah menjadi sapi perah yang tak mampu berbuat apa-apa. Mendapati fasilitas umum yang rusak, berlayar dengan kapal yang tidak layak dan kotor. Waktu pelayaran yang kerap molor dan permintaan maaf tak bertepi dengan dalih cuaca buruk. Hal lain diperparah dengan antrian panjang kendaraan pada waktu-waktu tertentu, disebabkan cuaca serta gelombang selat sunda yang tidak bersahabat, kurangnya kapal yang beroperasi karena rusak docking atau Angker, keramaian kendaraan menyeberang pada saat liburan sekolah, lebaran dan tahun baru. Demikian pula dengan ancaman aksi premanisme pelabuhan dengan berbagai aksi pungli yang sudah menjadi rahasia umum.

Oleh karenanya masyarakat luas menyambut baik upaya pemerintah yang akan merealisasikan pembangunan Jembatan Jawa – Sumatera (Jatra) pada tahun 2010 mendatang. Hanya saja, rakyat tidak lagi menghendaki upaya tersebut terbentur oleh berbagai hal sebagaimana masa-masa sebelumnya.

Patut dicatat, wacana pembangunan Jembatan Jatra sudah tercetus sejak era 1960-an. Selama itu pula sejarah merekam sudah sekian kali Presiden RI silih berganti. Jembatan Jawa – Sumatera hanya jalan ditempat. Jembatan Jawa – Sumatera seakan estafeta bergulir dari wacana ke wacana.

Rakyat patut bersyukur, Jembatan Selat Sunda (JSS) yang jadi program unggulan Gubernur Sjachroedin ZP mendapat dukungan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jika terpilih kembali, capres nomor urut 2 ini berjanji memulai pembangunan JSS tiga atau empat tahun ke depan.

SBY menyatakan akan segera membangun Jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Lampung di Pulau Sumatra, dan Banten dipulau Jawa.
Janji capres yang diusung 5 partai ini dikemukakan di hadapan ribuan simpatisan yang menghadiri kampanye akbar di Gelanggang Olah Raga (GOR) Saburai, Bandarlampung, bulan juni 2009 lalu tatkala berkampanye di Sai Bumi Rua Jurai Enggal Bandar Lampung.

Presiden SBY memandang Lampung dikenal bangsa Indonesia sebagai lumbung pangan, memiliki produksi sawit yang besar serta menyumbang lebih dari sepertiga gula nasional.

Oleh karenanya Lampung harus didukung infrastruktur yang baik. Salah satunya dengan mempercepat pembangunan Jembatan Selat Sunda yang pembangunannya akan dilakukan dalam waktu tiga atau empat tahun ke depan.

Sudah sepantasnya, upaya konkrit yang akan dimulai itu jangan sampai surut kembali. Di sinilah waktunya bagi rakyat untuk mengambil bagian dalam menyukseskan pembangunan Jembatan Jatra. Kemunculan Gerakan Nasional Jembatan Jatra diharapkan dapat dijadikan tonggak atas bangkitnya dukungan moril masyarakat luas terhadap program nasional tersebut.

Dengan kata lain, kini persoalannya tidak lagi tergantung kepada siapa pemimpin nasionalnya, melainkan keberadaan Jembatan Jatra sudah merupakan kebutuhan rakyat. Sehingga siapa pun Presidennya, pemimpin negara wajib memenuhi kebutuhan rakyat yang sudah sangat mendesak itu.

Sejauh ini upaya yang dilakukan Gerakan Nasional Jembatan Jatra memang masih terbatas pada sosialisasi. Sebagai langkah awal gerakan dimulai dengan melakukan penempelan stiker. Stiker yang berisikan materi dukungan terhadap pembangunan Jembatan Jatra itu ditempelkan pada kendaraan (umum/pribadi/angkutan perdagangan) yang berada di Pelabuhan Bakauheni dan Merak. Kegiatan dilaksanakan semenjak H-3 sebelum Idul Fitri sampai H-1. Kegiatan kembali diulang pada H+3 dan H+4.

Adapun tujuan upaya ini yakni untuk mensosialisasikan program pemerintah tersebut. Diharapkan melalui sosialisasi ini, masyarakat luas merasa turut terlibat dan ikut memiliki program itu. Sehingga dengan adanya gerak langkah yang seiring antara program pemerintah dan dukungan masyarakat luas, hambatan seperti yang pernah ditemui pada masa-masa sebelumnya dapat diatasi dan Jembatan Jatra benar-benar dapat terbentang sepanjang Selat Sunda.

Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tersendat
Akibat Keluarga Bupati Jadi Broker Proyek


Pembangunan di Kabupaten Pesawaran semakin tidak terpola. Proses pelaksanaan pembangunan yang seharusnya transparan kian jauh dari harapan. Sejumlah pengerjaan bangunan seringkali terlihat asal jadi. Kualitas pembangunan menjadi nomor dua karena tingginya nilai setoran proyek yang berlaku dikabupaten pecahan Lampung Selatan.
Kondisi ini jelas merugikan masyarakat, harus merasakan fasilitas asal jadi, jauh dari spek yang seharusnya dipasang. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa adanya hubungan harmonis antara Pemda Pesawaran dengan sindikat Proyek.
Ironisnya sindikat proyek itu, berada ditangan anak mantu Bupati Pesawaran bernama Firman PS dan Istrinya. Firman memang tidak sendirian, mantu Bupati Pesawaran Junaidi Jaya ini juga dibantu kampium proyek Lampung bernama Muang yang juga memfasilitasi sejumlah proyek di Kabupaten baru ini.
Rumah Firman dijalan Nusa Indah kawasan Pahoman kerap kali didatangi sejumlah rekanan untuk mengambil jatah proyek setelah terjadi ‘deal’ dengan anak bupati Pesawaran tersebut.
Bukan hanya itu, Firman PS dituding berbagai pihak rajin memasukkan honorer di lingkungan Pemda Pesawaran dengan nominal 20 juta perorang. Terlepas benar dan tidaknya sumber onlineRM terkadang menyaksikan komplain beberapa calon tenaga honorer yang merasa kecewa karena tidak terakomodir.
Prilaku anak Bupati yang seringkali mengecewakan rakyat sekaligus memanfaatkan jabatan ayahnya ini disayangkan banyak fihak. Bagaimana daerah Pesawaran bisa maju jika pengelolaan pembangunannya berada diketiak anak mantu Pejabat Bupati Junaidi Jaya.
Kabupaten Pesawaran sebagai kabupaten yang baru berumur 2 tahun, menjadi surga para pejabatnya untuk menjual ‘kekacauan’ administrasi bagi keuntungan pribadi.
Sebagaimana terjadi pada kasus Perizinan Raklamasi Pantai di Mutun. Proses perizinan hanya terjadi diwarung kopi, sehingga adminiastrasinya kacau balau.
Satu minggu lalu, persoalan izin reklamasi ini mengemuka oleh Darul Qutni dan beberapa anggota DPRD yang baru saja dilantik. Karena ternyata izin reklamasi pantai hanya 1 hektar diatas kertas sementara dilapangan telah terjadi penggelembungan pengerjaan reklamasi menjadi 10 hektar.
Kebobrokan lain di terjadi dilingkungan Dinas Pendidikan Pesawaran, sebagaimana kejadian pemotongan dana bantuan siswa murni (BSM) oleh oknum Diknas dan Kacabdin yang dikoordinir oleh oknum Dinas pendidikan Kabupaten.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Komptras Pesawaran Windri Sulistio. Perlu pengawasan menyeluruh untuk semua proyek dan pembangunan di Kabupaten Pesawaran.
“Kami sedih, dikabupaten baru seharusnya semua melangkah dengan kebersamaan membangun dengan niatan yang baik, bukan untuk berlomba-lomba memperkaya diri,” keluh Windri Sulistio
Amanat alokasi dana pendidikan disalurkan dengan baik acapkali hanya menjadi lipservice pemanis bibir saja, faktanya tingkat penyelewengan dana di Kabupaten ini sangat besar.

Heri Ch Burmelli, Lampung

Ketua LIPI Lampung Ngobyek Seperti Pencuri Pasir

Ketua LIPI Lampung Ngobyek Pasir Besi

Cara Kerjanya seperti ’Pencuri’ Penuh Rahasia

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dikenal sebagai wadah bagi para peneliti. Tidak heran bila asumsi publik kemudian menyamakannya tempat berkumpulnya para pemikir cerdik cendikia. Tapi, di Lampung lembaga ini ternyata ‘ngobyek’ menjual nama besar LIPI.
Kegiatan profit oriented tersebut berupa penjualan pasir besi bernilai miliaran rupiah. Nah, celakanya - ditengarai hasil penjualan belasan ribu ton itu menjadi obyekkan pribadi oknum pimpinan. Dari cara kerjanya seperti ‘pencuri’ penuh rahasia alias tidak ingin diketahui publik. Padahal, UPT Balai Pengolahan Mineral Lampung yang bernaung di LIPI ini adalah Lembaga resmi milik pemerintah.
Aktivitas tersebut dibenarkan oleh beberapa karyawan yang berkantor di Jl. Ir. Sutami, Tanjungbintang, Lampung Selatan itu. Menurut mereka nyaris setengah tahun terakhir telah berlangsung proses pengolahan pasir besi di tempat tersebut. Pekerjaan itu disebut-sebut turut melibatkan pihak luar. “Namanya Nanang, dia pemilik alat pencuci untuk memisahkan pasir besi,” terang seorang karyawan.
Ketika ditelusur lebih lanjut, pada areal bagian belakang komplek perkantoran LIPI, memang masih kentara bekas-bekas pengurukan tanah. Hanya saja dari luar tidak akan terlihat, lantaran lokasinya dikelilingi tembok tinggi. Anehnya, pada satu bagian pagar belakang terdapat bobolan tembok yang cukup menganga. Tapi kini sudah ditutup kembali oleh tumpukan papan. “Ya truk pengangkutnya lewat situ, kalau lewat pintu utama terlihat mencolok,” terang karyawan tadi LIPI yang meminta namanya dirahasiakan.
Sementara menurut keterangan pegawai lain, pasir besi yang dihasilkan kemudian dijual ke pabrik semen Batu Raja. Kontrak penjualannya mengatasnamakan koperasi karyawan LIPI.
Kepala kantor UPT Balai Pengolahan Mineral Lampung Ir. Adil Jamali M.Sc, tidak menampik fakta tersebut, namun enggan menjelaskannya lebih lanjut dengan alasan semua sudah sesuai prosedur. “Kami sudah mengantongi ijin dari LIPI Pusat,” pungkasnya.
Secara singkat Adil memaparkan bahwa pasir besi yang dijual merupakan hasil limbah dari hasil penelitian. Limbah tanah itu sudah berumur 20 tahun. Jumlahnya relatif besar dan selama ini dibiarkan terhampar pada areal belakang kantor. “Baru sekarang diolah, itu pun kami lakukan atas masukan dari Saudara Nanang,” katanya.
Diceritakan oleh Adil bahwa gagasan pemanfaatan limbah berasal dari masukan Nanang. Pria yang dikenal cukup berpengalaman dalam dunia pertambangan itu, ternyata mengetahui bahwa tumpukan limbah LIPI dapat menghasilkan pasir besi setelah melalui proses pengolahan tertentu. Oleh karenanya ia kemudian diikutkan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Sayangnya, Adil tidak berkenan menjelaskan berapa jumlah pasir besi yang sudah dihasilkan, serta berapa banyak lagi potensi yang masih tersisa. Ia pun enggan menyebut angka yang diraup melalui penjualan ke Batu Raja. Ketika ditanya apakah pengolahan hasil tambang tadi telah memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung melalui pembayaran pajak, ia berdalih seraya mengatakan bahwa kegiatan ini telah memberi kontribusi dengan merekrut tenaga kerja dari warga sekitar.
“Tapi kalau ke Dirjen Keuangan kita sudah mengurusnya, dan pendapat itu dimasukkan sebagai penerimaan negara bukan pajak,” terang Adil. Lagi-lagi ia tutup mulut mengenai besaran jumlah yang telah disetorkan. Namun, setelah memaparkan semua itu, pada bagian akhir pertemuan dengan online FPRM , Adil membuat pernyataan yang cukup membingungkan. Adil mengaku hingga sekarang ia belum tahu pasti apakah upaya pengolahan pasir besi ini menghasilkan untung atau tidak. “Kita belum menghitungnya,” ujarnya singkat. Jika benar kenyataannya demikian, terlalu naif bagi seorang pimpinan lembaga penelitian selevelnya lalai melakukan perhitungan matang sebelum bertindak. Apalagi yang dikelola notabene merupakan aset negara.

Heri Ch Burmeli, Lampung